Selasa, April 15, 2008
Minggu, April 13, 2008
Rabu, April 09, 2008
.jpg)
Minggu, April 06, 2008
Sabtu, April 05, 2008
Rabu, April 02, 2008
Siswa LPMP 07
apa kabar teman-teman. mungkin saat ini kalian sibuk dengan urusan masing-masing. tapi saya harap ingat-ingatlah kami. saya harap persahabatan kita tetap terjaga. bo
Senin, Maret 31, 2008
Aisyah usman
hey smua anak gizi.., icha neeh
aku gak suka keributan tapi klw aQ yg ribut ya.... gak masalah
he...he hayoooo sapa yG mo knalan ma aQ cari aJ di UNHAS kegedean yaaa kLw geto cari aJ di Gizi07 fkm unhas , tapi sekedar kenalan aja yach ga pake tukeran no. hp...
ASRIANI AZIS
achi panggilannya, paling senior diantara teman-2 gizi saat ini untuk angkt 07, tapi baeki tawwa na. suka terlambat saat kuliah biokimia,
kemudian, dia tidak mau sebut asal sekolah dan TTLx, mungkin malu-malu ki sama kita semua.
.jpg)
karina
Karina orang baek, tiap hari diantar naik mobil, memang dia anak kesayangan ngitu, suka ketawa sendiri, lucu, and kurang gizi mungkin.
kalo diliat asal daerahnya rupanya, karina ini jauh juga menimba ilmu, terutama ilmu gizi, mungkin didorong oleh ituuuu.....
Jumat, Maret 28, 2008
Gizi Buruk dan Tanggung Jawab Pemerintah
Oleh Martinah
Rabu, 27 Februari 2008
Masalah status gizi masyarakat Indonesia kini sedang diliputi suasana keprihatinan yang
mendalam. Betapa tidak; kelangkaan dan mahalnya sejumlah bahan kebutuhan konsumsi
masyarakat, seperti kedelai, jagung dan terigu berdampak besar terhadap asupan gizi
warga masyarakat. Ini tentu berakibat buruk bagi keluarga miskin di Indonesia yang kini
jumlahnya masih sangat tinggi.
Dampak paling buruk dari kekurangan, kelangkaan dan mahalnya bahan kebutuhan
pangan rakyat ini memperbesar masalah gizi buruk, terutama anak balita di
Indonesia. Harga kedelai yang mencapai Rp 8.000 per kg, justru jauh lebih mahal
dibanding beras. Kedelai sebagai bahan utama pembuat tahu, tempe dan susu
kedelai kini memang berharga mahal. Ini akan membuat setiap keluarga miskin
semakin sulit membeli tahu-tempe yang dulu murah tetapi bergizi tinggi. Sebagai
gantinya, semakin banyak orangtua yang terpaksa hanya memberi makan dengan
lauk kerupuk kepada anaknya.
Sebelum harga kedelai meroket saja kita masih sulit mengatasi kasus gizi buruk di
Tanah Air. Misalnya di DKI Jakarta, Bogor, NTB, NTT, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa
Timur, dan sejumlah provinsi lainnya. Padahal waktu itu harga tahu-tempe masih
murah. Jadi, kalau pemerintah sampai gagal dalam mengembalikan harga kedelai ke
posisi semula, kasus gizi buruk bisa semakin parah. Ini harus cepat teratasi. Bila
tidak, dampaknya sangat buruk bagi sumber daya manusia (SDM) Indonesia,
sekaligus merupakan ancaman lost generation. Lebih-lebih Indonesia masih
menghadapi tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.
Faktor kemiskinan sering menimbulkan kasus gizi buruk, sebab tekanan ekonomi
membuat kuantitas maupun kualitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga
menjadi rendah. Faktor penyebab yang lain adalah kurangnya pemahaman tentang
masalah gizi, buruknya pelayanan kesehatan, dan kondisi lingkungan.
Data dari Depkes menunjukkan, Indonesia sebenarnya pernah berhasil menekan
angka kasus gizi kurang dan gizi buruk pada anak balita. Yakni menjadi 37,5%
(1989), 35,5% (1992), 31,6 % (1995), 29,5% (1998), 26,4% (1999), dan 24,6%
(2000). Namun, angka-angka tersebut kembali meningkat. Yakni menjadi 26,1%
(2001), 27,3% (2002), 27,5% (2003), dan 29% (2005).
Antara 1989-2000 intervensi gizi dari pemerintah memang lebih cepat dilakukan saat
petugas menemukan kasus gizi kurang atau gizi buruk pada anak balita. Hal itu,
menurut hasil penelitian, karena masih berfungsinya pos pelayanan terpadu
(posyandu) dan tenaga-tenaga medis wajib praktik yang menjangkau hingga ke
pelosok-pelosok daerah.
Namun, saat ini, dari 250.000-an posyandu di Indonesia tinggal 40% yang masih
aktif. Jadi, praktis tinggal sekitar 43% anak balita yang terpantau. Tantangan
penanggulangan masalah gizi bahkan terasa lebih besar sejak era otonomi daerah.
Walaupun kini pemerintah daerah (pemda) sebenarnya berperan lebih besar untuk
mengatasi tantangan tersebut, namun realitasnya tidak selalu demikian.
Bila kita mengacu pada garis kemiskinan menurut standar organisasi pangan sedunia
(FAO), yakni penghasilan 2 dolar AS per hari, maka kini lebih dari 110 juta jiwa
Indonesia (53% dari total penduduk) masih di bawah garis kemiskinan. Sebab itu,
mustahil kita bisa mengatasi masalah gizi kurang dan gizi buruk di masyarakat tanpa
adanya upaya perbaikan ekonomi di dalam rumah tangga. Ini merupakan tantangan
bagi pemerintah agar segera mengendalikan harga sembako, memberdayakan
ekonomi rakyat kecil, dan memacu aktivitas posyandu.
Komitmen pemda terhadap pembangunan di bidang kesehatan masih minim.
Padahal, pada era otonomi daerah ini, perannya justru sangat menentukan
keberhasilan pembangunan kesehatan yang menuntut lebih banyak perhatian
sehubungan sewaktu-waktu bisa terjadi bencana banjir dan angka kemiskinan masih
tinggi. Alokasi anggaran untuk kesehatan yang hanya 3% dari PDB menunjukkan
lemahnya komitmen pemda untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan di Malaysia, Thailand dan Filipina mengalokasikan 6-7 kali lipat anggaran
lebih besar dibanding Indonesia untuk pendidikan dan kesehatan.
Menurut pemerintah, angka kemiskinan pada 2006 mengalami penurunan, dan
kesejahteraan masyarakat meningkat. Namun, data dari Departemen Kesehatan
(Depkes), menyatakan anak balita yang terkena gizi buruk melonjak dari 1,8 juta
(2005) menjadi 2,3 juta anak (2006). Selain itu lebih dari 5 juta balita terkena gizi
kurang. Lebih tragis lagi, dari seluruh korban gizi kurang dan gizi buruk tadi, sekitar
10% berakhir dengan kematian.
Situasi-kondisi pangan nasional dewasa ini benar-benar memprihatinkan. Maka
pemerintah kita harapkan bisa segera menggalakkan sistem kewaspadaan pangan
dan gizi (SKPG) dengan dukungan usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK) yang
mampu mengaktifkan posyandu agar SKPG berfungsi lagi. Tugasnya memantau
status gizi masyarakat hingga ke pelosok desa terpencil. Jika ada warga yang
kedapatan terkena gizi buruk, petugas puskesmas terdekat harus langsung
menangani. Posyandu harus diaktifkan kembali, sebab pencatatan di posyandu akan
memberikan gambaran riil ihwal laporan perkembangan kasus gizi buruk hingga ke
pelosok desa. Di posyandu, berat anak ditimbang dan dicatat. Bila ada ibu tidak
membawa anak balitanya ke posyandu, petugas harus aktif mendatangi rumahnya.
Namun, seiring perkembangan politik nasional dan lokal terkait otonomi daerah,
banyak pejabat yang tidak sensitif terhadap meningkatnya jumlah penderita gizi
buruk yang tengah melanda keluarga miskin. Akibatnya, para petugas di bawahnya
tidak bisa lagi melayani kesehatan masyarakat secara optimal.***
Penulis adalah pemerhati masalah sosial-kesehatan,
alumnus Fakultas Kesehatan Masyarakat-UI
Rabu, 27 Februari 2008
Masalah status gizi masyarakat Indonesia kini sedang diliputi suasana keprihatinan yang
mendalam. Betapa tidak; kelangkaan dan mahalnya sejumlah bahan kebutuhan konsumsi
masyarakat, seperti kedelai, jagung dan terigu berdampak besar terhadap asupan gizi
warga masyarakat. Ini tentu berakibat buruk bagi keluarga miskin di Indonesia yang kini
jumlahnya masih sangat tinggi.
Dampak paling buruk dari kekurangan, kelangkaan dan mahalnya bahan kebutuhan
pangan rakyat ini memperbesar masalah gizi buruk, terutama anak balita di
Indonesia. Harga kedelai yang mencapai Rp 8.000 per kg, justru jauh lebih mahal
dibanding beras. Kedelai sebagai bahan utama pembuat tahu, tempe dan susu
kedelai kini memang berharga mahal. Ini akan membuat setiap keluarga miskin
semakin sulit membeli tahu-tempe yang dulu murah tetapi bergizi tinggi. Sebagai
gantinya, semakin banyak orangtua yang terpaksa hanya memberi makan dengan
lauk kerupuk kepada anaknya.
Sebelum harga kedelai meroket saja kita masih sulit mengatasi kasus gizi buruk di
Tanah Air. Misalnya di DKI Jakarta, Bogor, NTB, NTT, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa
Timur, dan sejumlah provinsi lainnya. Padahal waktu itu harga tahu-tempe masih
murah. Jadi, kalau pemerintah sampai gagal dalam mengembalikan harga kedelai ke
posisi semula, kasus gizi buruk bisa semakin parah. Ini harus cepat teratasi. Bila
tidak, dampaknya sangat buruk bagi sumber daya manusia (SDM) Indonesia,
sekaligus merupakan ancaman lost generation. Lebih-lebih Indonesia masih
menghadapi tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.
Faktor kemiskinan sering menimbulkan kasus gizi buruk, sebab tekanan ekonomi
membuat kuantitas maupun kualitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga
menjadi rendah. Faktor penyebab yang lain adalah kurangnya pemahaman tentang
masalah gizi, buruknya pelayanan kesehatan, dan kondisi lingkungan.
Data dari Depkes menunjukkan, Indonesia sebenarnya pernah berhasil menekan
angka kasus gizi kurang dan gizi buruk pada anak balita. Yakni menjadi 37,5%
(1989), 35,5% (1992), 31,6 % (1995), 29,5% (1998), 26,4% (1999), dan 24,6%
(2000). Namun, angka-angka tersebut kembali meningkat. Yakni menjadi 26,1%
(2001), 27,3% (2002), 27,5% (2003), dan 29% (2005).
Antara 1989-2000 intervensi gizi dari pemerintah memang lebih cepat dilakukan saat
petugas menemukan kasus gizi kurang atau gizi buruk pada anak balita. Hal itu,
menurut hasil penelitian, karena masih berfungsinya pos pelayanan terpadu
(posyandu) dan tenaga-tenaga medis wajib praktik yang menjangkau hingga ke
pelosok-pelosok daerah.
Namun, saat ini, dari 250.000-an posyandu di Indonesia tinggal 40% yang masih
aktif. Jadi, praktis tinggal sekitar 43% anak balita yang terpantau. Tantangan
penanggulangan masalah gizi bahkan terasa lebih besar sejak era otonomi daerah.
Walaupun kini pemerintah daerah (pemda) sebenarnya berperan lebih besar untuk
mengatasi tantangan tersebut, namun realitasnya tidak selalu demikian.
Bila kita mengacu pada garis kemiskinan menurut standar organisasi pangan sedunia
(FAO), yakni penghasilan 2 dolar AS per hari, maka kini lebih dari 110 juta jiwa
Indonesia (53% dari total penduduk) masih di bawah garis kemiskinan. Sebab itu,
mustahil kita bisa mengatasi masalah gizi kurang dan gizi buruk di masyarakat tanpa
adanya upaya perbaikan ekonomi di dalam rumah tangga. Ini merupakan tantangan
bagi pemerintah agar segera mengendalikan harga sembako, memberdayakan
ekonomi rakyat kecil, dan memacu aktivitas posyandu.
Komitmen pemda terhadap pembangunan di bidang kesehatan masih minim.
Padahal, pada era otonomi daerah ini, perannya justru sangat menentukan
keberhasilan pembangunan kesehatan yang menuntut lebih banyak perhatian
sehubungan sewaktu-waktu bisa terjadi bencana banjir dan angka kemiskinan masih
tinggi. Alokasi anggaran untuk kesehatan yang hanya 3% dari PDB menunjukkan
lemahnya komitmen pemda untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan di Malaysia, Thailand dan Filipina mengalokasikan 6-7 kali lipat anggaran
lebih besar dibanding Indonesia untuk pendidikan dan kesehatan.
Menurut pemerintah, angka kemiskinan pada 2006 mengalami penurunan, dan
kesejahteraan masyarakat meningkat. Namun, data dari Departemen Kesehatan
(Depkes), menyatakan anak balita yang terkena gizi buruk melonjak dari 1,8 juta
(2005) menjadi 2,3 juta anak (2006). Selain itu lebih dari 5 juta balita terkena gizi
kurang. Lebih tragis lagi, dari seluruh korban gizi kurang dan gizi buruk tadi, sekitar
10% berakhir dengan kematian.
Situasi-kondisi pangan nasional dewasa ini benar-benar memprihatinkan. Maka
pemerintah kita harapkan bisa segera menggalakkan sistem kewaspadaan pangan
dan gizi (SKPG) dengan dukungan usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK) yang
mampu mengaktifkan posyandu agar SKPG berfungsi lagi. Tugasnya memantau
status gizi masyarakat hingga ke pelosok desa terpencil. Jika ada warga yang
kedapatan terkena gizi buruk, petugas puskesmas terdekat harus langsung
menangani. Posyandu harus diaktifkan kembali, sebab pencatatan di posyandu akan
memberikan gambaran riil ihwal laporan perkembangan kasus gizi buruk hingga ke
pelosok desa. Di posyandu, berat anak ditimbang dan dicatat. Bila ada ibu tidak
membawa anak balitanya ke posyandu, petugas harus aktif mendatangi rumahnya.
Namun, seiring perkembangan politik nasional dan lokal terkait otonomi daerah,
banyak pejabat yang tidak sensitif terhadap meningkatnya jumlah penderita gizi
buruk yang tengah melanda keluarga miskin. Akibatnya, para petugas di bawahnya
tidak bisa lagi melayani kesehatan masyarakat secara optimal.***
Penulis adalah pemerhati masalah sosial-kesehatan,
alumnus Fakultas Kesehatan Masyarakat-UI
Bayi Kembar di Banyumas Alami Gizi Buruk
Reporter : Liliek Dharmawan
PURWOKERTO--MI: Bayi kembar penderita hydrocephallus (pembesaran kepala) di Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) yang dirawat di RSUD Margono Soekarjo mengalami gizi buruk.
Akibatnya, bayi usia 8 bulan, yakni Melani dan Melina belum dapat dioperasi. Tim dokter masih memberikan perawatan gizi buruk sampai berat badannya ideal.
Menurut Priyono, dokter yang merawat bayi kembar tersebut, bobot Melani hanya 3,3 kilogram (kg) sedangkan Melina 3,8 kg. "Seharusnya, untuk ukuran bayi usia 8 bulan minimal berat badannya 6 kg. Jika belum sampai 6 kg, maka operasi belum dapat dilakukan," jelas Priyono, Rabu (5/3).
Dikatakan Priyono, saat ini pihaknya berupaya keras untuk menaikkan berat badan dengan memberikan asupan makanan yang bergizi. "Beberapa faktor penyebab gizi buruk adalah karena harus menyusui bayi kembar, maka produksi dan kualitas Air Susu Ibu (ASI) menjadi berkurang. Kemudian kondisi otak yang tertekan cairan menyebabkan reflek bayi untuk minum menjadi lamban dan yang ke tiga faktor pola asuh," ujarnya.
Ia menambahkan gizi buruk yang dialami bayi kembar tersebut sudah kronis. "Selain menderita gizi buruk, Melani juga tengah sakit radang serta flu," katanya.
Sementara itu, orang tua bayi kembar, Bambang Aji Sucipto, 40, dan Siti Juleha, 40, warga Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, hanya pasrah dengan kondisi anaknya. Siti juga mengaku kalau anaknya jarang meminumi ASI karena tidak lancar.
"Sementara kalau saya membeli susu formula tidak memiliki uang. Uang dari mana, suami saya kan hanya buruh tani," ujarnya. (LD/OL-06)
Korban Meninggal akibat Busung Lapar di NTTJadi Lima Orang
Reporter : Palce Amalo
KUPANG--MI: Korban tewas akibat busung lapar di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Kamis (6/3) bertambah menjadi lima orang dari sebelumnya tiga.
Dua orang yang meninggal terakhir adalah Mikael Ukad, 1, warga Desa Metina, dan Natanael Leuwanan, 15 bulan, asal Desa Tungganamo, Kecamatan Lobalain. Kedua balita meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ba''a di ibu kota Kabupaten Rote Ndao pada Rabu (5/3)petang.
Sedangkan tiga balita yang tewas pada akhir Februari lalu adalah Dewi Henuk, 13, Ribka Lette, 2, Linton Sui, 3.
Kepala Dinas Kesehatan Rote Ndao Jonathan Lenggu mengatakan, lima korban busung lapar itu juga menderita diare, malaria, dan tuberkulosis (TBC). "Penyakit ikutan yang mengakibatkan anak-anak menderita busung lapar. Jadi bukan hanya kekurangan makanan bergizi," katanya saat dihubungi di Rote.
Dia mengatakan, balita yang busung lapar tersebut tiba di rumah sakit dalam kondisi kritis sehingga tim medis tidak berhasil menyelamatkan nyawa mereka. Tubuh mereka hanya tinggal tulang terbalut kulit, sedangkan perut dan kepala membesar.
Sementara itu, pasien busung lapar dan gizi buruk yang masih dirawat di RSUD Ba'a sampai Kamis berjumlah tujuh orang. Mereka datang dari sejumlah desa di Kecamatan Lobalain, Rote Barat Laut, dan Pantai Baru.
Dua di antara ketujuh pasien kini dalam kondisi kritis, yakni Michael Ukat, 1, asal Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain dan Natanya, 1,3, asal Desa Tungganamo, Kecamatan Pantai Baru.
Jonathan khawatir korban tewas akibat busung lapar dan gizi buruk di daerah itu kian bertambah karena sebagian besar warga tidak mampu membeli bahan makanan bergizi akibat miskin. "Pasien yang meninggal, berasal dari keluarga miskin," katanya.
Kekhwatiran tersebut beralasan sebab sampai kini DPRD Rote Ndao belum mengesahkan anggaran penanganan gizi buruk dan busung lapar. "Dana dari pemerintah pusat dan provinsi juga belum ada," tuturnya.
Selama 2007, menurut Dia, korban tewas akibat gizi buruk berjumlah 13 orang. Sedangkan yang menjalani perawatan di rumah sakit dan puskesmas tercatat 138 orang. (PO/OL-01)
Langganan:
Postingan (Atom)
